Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengingatkan Dinas Pendidikan mengenai pentingnya akurasi data dalam sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Ketidakakuratan pelaporan ini dikhawatirkan dapat memicu masalah serius, seperti bantuan pendidikan termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan dana BOS yang jatuh kepada siswa yang tidak berhak atau terlewat bagi yang benar-benar membutuhkan.

Anggota DPRD mengungkapkan bahwa beberapa sekolah masih belum optimal dalam memperbarui data Dapodik secara berkala. Kesalahan ini bisa bersumber dari ketidaktelitian operator sekolah hingga kurangnya monitoring dari dinas terkait. DPRD meminta agar dilakukan pembinaan langsung terhadap pihak sekolah, terutama dalam proses verifikasi dan validasi data siswa, guru, serta kondisi sekolah secara menyeluruh.

Selain berdampak pada bantuan keuangan, ketidakakuratan data juga berisiko mengganggu perencanaan pendidikan, pengadaan sarana, hingga penempatan guru. Oleh karena itu, DPRD menekankan pentingnya integritas dan akurasi input Dapodik sebagai landasan kebijakan pendidikan yang adil dan tepat guna.