media-masa.id -Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyatakan bahwa serapan anggaran mitra Komisi IV masih rendah. Dia menekankan sejumlah masalah terkait serapan anggaran, serta bahwa mereka sedang mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2025 dan APBD perubahan 2024.

Kementerian Dalam Negeri masih belum mencapai target realisasi anggaran tahun 2024, kata Sri Puji Astuti. Secara khusus, divisi kesehatan baru menerima 46,2% dari anggaran, sementara divisi pendidikan dan kebudayaan hanya menerima 21,28%.

Puji menyatakan bahwa realisasi anggaran rata-rata masih di bawah 47,5%, dan capaian ini jauh di bawah standar nasional.

Perubahan regulasi, kesiapan sumber daya manusia, dan keterlambatan transfer dana dari pusat adalah beberapa penyebab utama rendahnya serapan anggaran.

Menurutnya, ada keterlambatan dalam transfer dana dari pusat. Misalnya, anggaran BOS Nasional baru dibayarkan pada triwulan pertama, dan TPG guru juga baru masuk pada triwulan kedua.

Puji Astuti menilai bahwa program percepatan terus berjalan sesuai rencana meskipun menghadapi berbagai masalah. Proyek fisik seperti pembangunan SMP saat ini telah dilelang. Ia berharap anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan sebesar lebih dari Rp100 miliar dan sektor kesehatan sebesar lebih dari Rp500 miliar dapat digunakan dengan efektif.

Dia menyimpulkan, "Kami berharap ada peningkatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program-program di Kota Samarinda, karena kurangnya koordinasi menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program."