media-masa.id - Abdul Rohim, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, mengatakan bahwa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) terus mendapat banyak aduan dari masyarakat yang menunjukkan bahwa proses pelaksanaannya mengalami masalah. 

Menurutnya, berdasarkan aduan yang dia terima, tindakan Probebaya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Rohim, Rabu (1/5/2024), “Banyak yang mengadukan bahwa realisasi probebaya itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari partisipasi itu sendiri, apakah benar probebaya itu melibatkan masyarakat dalam menentukan program.”

Meskipun program tersebut dianggap sebagai salah satu unggulan dan dianggap berhasil oleh Wali Kota, Rohim mendapati banyak keluhan dari orang-orang di lapangan yang menunjukkan masalah yang belum terselesaikan. 

Menurutnya, banyak aduan dari masyarakat tentang pelaksanaan Probebaya yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka .

Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menunjukkan bahwa ada indikasi penyimpangan dalam program pengadaan yang tidak sesuai dengan usulan. Mereka juga menunjukkan bahwa program politisasi menjadi perhatian utama sebelum pemilu, di mana beberapa kelompok masyarakat menggunakan Probebaya sebagai alat politik.

Dia juga menambahkan, "Diperlukan perbaikan di masa mendatang, terutama dalam hal pelaksanaan rembug warga mengenai usulan programnya."

Rohim mengatakan bahwa sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini sebelum menjadi lebih parah, terutama karena program ini melibatkan langsung para Ketua Rukun Tetangga (RT) yang mungkin tidak begitu memahami bagaimana pemerintah beroperasi.

Dia dengan tegas mengatakan bahwa RT biasanya tidak begitu memahami proses pemerintahan, mereka hanya mengikut saja. Namun, jika mereka menandatanganinya , mereka akan menghadapi masalah .