media-masa.id - Komite Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) yang dibentuk oleh DPRD Samarinda menemukan bahwa pengelolaan anggaran daerah sangat tidak efektif. Pada tahun 2023 lalu, undang-undang yang mewajibkan alokasi 20% APBD untuk pendidikan tidak diterapkan. 

Hal ini disampaikan oleh Fahruddin, Ketua Pansus LKPj Samarinda, setelah beberapa penilaian yang dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh DPRD. Anggaran pendidikan seharusnya sebesar Rp 960 miliar menurut APBD Samarinda 2023, namun yang dilakukan hanya Rp 732,08 miliar. Masih ada kekurangan sekitar Rp 240 miliar. Namun UU saat ini sudah menetapkan 20 persen dari total APBD , katanya. 

Meskipun APBD Samarinda meningkat secara signifikan pada tahun 2023, dengan total APBD sebesar 3,9 triliun pada tahun sebelumnya, tidak ada alasan bagi pemkot untuk mengabaikan amanat UU, terutama Pasal 31 UUD 1945. Dia menekankan bahwa catatan penting ini akan dimasukkan ke dalam rekomendasi pansus oleh dewan. 

Sebuah pansus yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) melakukan percakapan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan masih kurang. Fasilitas pendidikan di Samarinda jelas dapat ditingkatkan jika pengalokasian dilakukan sesuai dengan amanat UUD. Politikus Golkar ini dengan tegas mengatakan, "Angka Rp 240 miliar yang tidak dimaksimalkan itu bisa memperbaiki gedung sekolah atau meningkatkan kesejahteraan guru." 
 
 Dalam pertemuan itu, pansus menyarankan agar pemkot melalui Disdikbud Samarinda lebih memperhatikan pengalokasian anggaran untuk pendidikan. Selain itu, pansus meminta dinas terkait untuk menjelaskan kebutuhan dasar pendidikan Samarinda yang perlu diperbaiki agar pengalokasian menjadi lebih mudah. Dari sarana dan prasarana, kesejahteraan guru, hingga beasiswa yang dapat meningkatkan kualitas siswa di negara ini, dia menyatakan, "Untuk detail nanti kami sampaikan dalam rekomendasi."