media-masa.id - Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim menekankan betapa pentingnya program pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat. Selasa, 5 Maret 2024, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan bidang ekonomi menghadiri rapat yang membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Abdul Rohim menyatakan bahwa program pembangunan yang dirancang oleh OPD tidak boleh melanggar tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2021–2026.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus program pembangunan. Menyusun program atau hanya menyusun kegiatan-kegiatan yang penting tidak boleh dilakukan karena setelah selesai tidak akan berdampak pada tercapainya tujuan. Kita ingin mengetahui seberapa besar dampak yang akan dirasakan masyarakat Samarinda setelah kegiatan itu dimulai. Abdul Rohim menyatakan bahwa ini tidak hanya berfokus pada output tetapi juga pada dampak yang dapat dirasakan. Peningkatan sektor perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata adalah contoh program pembangunan yang menjadi prioritas komisi II. Ia menyatakan bahwa OPD lainnya, seperti Dinas Pariwisata, Ketahanan Pangan, Perikanan, dan PUPR, harus mendukung program ini. Untuk melaksanakan program pembangunan, OPD harus saling berkoordinasi dan bersinergi.

Karena ada korelasi antara satu program dan yang lain, OPD ini tidak boleh bergerak sendiri. Misalnya, ketika dinas ketahanan pangan berbicara tentang irigasi, mereka harus berkoordinasi dengan dinas PUPR. Jadi, tunggu tunggu sampai ini selesai agar tidak ada program yang tidak utuh karena tidak berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait.

Selain itu, politisi dari partai PKS mengingatkan OPD untuk mempertimbangkan konsep pemimpin sektor , yaitu OPD yang bertanggung jawab untuk mencapai target program pembangunan. Ia menyatakan bahwa sektor terdepan harus memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengawasi program pembangunan dan memberikan laporan kepada wali kota.

Jika ditanya oleh bapak wali kota, salah satu langkah yang harus diambil adalah berkolaborasi dengan semua OPD terkait untuk membantu mencapai target program. Saya ingin tahu apakah sektor terkemuka akan bertanggung jawab, tetapi dia menjawab tidak.