media-masa.id - Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengeluh tentang sistem zonasi sekolah yang tidak merata. Dia menyatakan bahwa akses siswa ke sekolah negeri terbatas karena beberapa wilayah kota tidak memiliki Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).

“Kita akan meminta zonasi itu supaya lebih fleksibel jika memang bisa, seperti wilayah kelurahan Jawa. Itu kan, tidak ada SMP negeri dan Pemkot dalam hal ini Dinas Pendidikan harus memperhatikan hal ini,” kata Puji pada Rabu (13/3/2024).

Puji menambahkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda harus melakukan upaya agar semua siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah negeri memiliki akses yang mudah. Saat ini, sebagian besar siswa masuk ke sekolah negeri melalui jalur prestasi, sehingga diperlukan penyesuaian untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Samarinda.

Berapa jumlah orang yang tinggal di satu wilayah, berapa jumlah TK, SD, SMP, dan SMA yang diperlukan, dan harus ada perbandingan. Untuk memastikan bahwa semua sama, desain besar diperlukan. Jangan sampai itu-itu saja yang muncul sebagai masalah setiap tahun. Tidak ada lagi masalah buku, sumbangan, dll." katanya.

Puji menegaskan bahwa karena pemerataan pendidikan merupakan kebijakan pusat, Disdikbud harus mengambil tindakan serius untuk memastikan bahwa siswa dapat mengikuti pendidikan di sekolah negeri tanpa membebani biaya sekolah mereka.

Tutupnya dengan mengatakan, "Perlu adanya penyesuaian proporsional antara alokasi zonasi dan jalur prestasi. Disdik perlu memastikan bahwa pemerataan pendidikan menjadi prioritas, sehingga anak-anak dapat belajar di sekolah negeri tanpa harus membayar."