media-masa.id - Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda mencatat sejumlah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU. 

Subandi menyatakan bahwa pelanggaran tersebut menimbulkan pertanyaan yang serius tentang seberapa baik sistem penegakan hukum di Indonesia.

Subandi mengatakan pada hari Jumat (16/2/2024), "Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU baru-baru ini menggugah kita semua untuk mempertanyakan apakah penegakan hukum telah berjalan dengan semestinya."

Legislator dari Partai PKS menegaskan bahwa hukum harus tajam dan tumpul.

Menurutnya, semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dalam sebuah negara hukum, yang merupakan konsep dasar dari negara hukum.

Hukuman berlaku untuk semua orang. Namun, ada saat-saat ketika fakta di lapangan menunjukkan bahwa hukum bergantung pada keinginan penguasa.