TENGGARONG – Sebanyak 52 desa dan kelurahan di Kutai Kartanegara (Kukar) akan menjadi lokomotif baru penggerak ekonomi kerakyatan. 

Pemerintah Kabupaten Kukar melalui Dinas Koperasi dan UKM (DiskopUKM) tengah bersiap merealisasikan pembentukan Koperasi Merah Putih di wilayah-wilayah yang belum memiliki koperasi aktif.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis gotong royong dan kemandirian desa.

“Program ini bukan sekadar menindaklanjuti kebijakan pusat, tapi juga menjadi momentum penting membangun ekonomi dari bawah. Koperasi harus lahir dari musyawarah warga, bukan sekadar formalitas administratif,” tegas Plt Kepala DiskopUKM Kukar, Thaufiq Zulfian Noor, Kamis (22/5/2025).

Thaufiq menekankan bahwa koperasi yang kuat hanya bisa tumbuh jika berangkat dari kebutuhan dan keinginan masyarakat sendiri. 

Karena itu, DiskopUKM mendorong musyawarah desa/kelurahan sebagai tahapan awal pembentukan koperasi. 

Di sinilah warga akan menentukan bentuk koperasi yang sesuai dengan potensi wilayahnya—baik di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, maupun jasa.

“Koperasi yang tidak berbasis pada aspirasi warga biasanya tidak bertahan. Kami ingin yang dibentuk benar-benar dibutuhkan, dan masyarakat terlibat langsung sebagai pengawas dan penerima manfaat,” jelasnya.

Dalam gelombang awal ini, Pemkab Kukar akan melibatkan camat, kepala desa, lurah, dan perangkat daerah terkait untuk mendampingi proses pendirian koperasi. 

DiskopUKM juga membuka kemungkinan bagi tenaga profesional dari luar desa untuk masuk sebagai pengurus, namun tetap menekankan dominasi kendali masyarakat lokal dalam operasional dan pengawasan.

“Kunci keberhasilan koperasi bukan hanya di struktur, tapi pada semangat kolektifnya. Kolaborasi lintas sektor mutlak dibutuhkan,” ujarnya.

Tak hanya membentuk koperasi baru, program ini juga mencakup evaluasi terhadap koperasi yang ada namun tidak aktif. Revitalisasi akan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan dampak ekonomi yang nyata.

“Kami tidak ingin koperasi hanya hidup di atas kertas. Kami ingin koperasi benar-benar bergerak, memberi nilai tambah bagi ekonomi warga,” tambah Thaufiq.

Dengan target awal 52 koperasi di desa dan kelurahan, DiskopUKM optimistis Koperasi Merah Putih akan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi lokal berbasis kemandirian dan gotong royong. 

Lebih jauh, koperasi ini diharapkan dapat mendorong inovasi usaha dan membuka lapangan kerja berbasis komunitas.

“Ini bukan proyek biasa. Ini tentang membangun kekuatan ekonomi desa yang mandiri, berdaya saing, dan berakar pada semangat Merah Putih,” pungkas Thaufiq. (adv)