Anggota DPRD PPU Minta KPU Tingkatkan Transparansi dan Optimalisasi Dana Pilkada
Penajam – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Mahyuddin, menyoroti penggunaan anggaran hibah yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung tahapan penting Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, termasuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (Algaka).
Mahyuddin menilai realisasi pemasangan Algaka masih jauh dari harapan. Ia mengkritisi kualitas bahan serta penempatan Algaka yang dianggap kurang optimal dan tidak mencerminkan penghormatan kepada pasangan calon (paslon) yang berlaga.
“Pemasangan alat peraga kampanye ini tidak sesuai ekspektasi. Ada yang menggunakan bahan seadanya, padahal anggaran sudah jelas dialokasikan. Ini mencerminkan kurangnya penghargaan kepada para paslon yang nantinya akan memimpin daerah ini,” kata Mahyuddin, Kamis (14/11/2024).
Lebih lanjut, Mahyuddin meminta KPU PPU untuk memberikan pelayanan yang adil dan profesional kepada seluruh paslon. Menurutnya, setiap kandidat harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam setiap tahapan Pilkada.
“Seluruh paslon harus diperlakukan setara, tanpa terkecuali. Kita berbicara tentang pemimpin masa depan daerah ini, jadi penting bagi penyelenggara Pilkada untuk menjaga kualitas dan integritas di setiap prosesnya,” tandasnya.
Ia juga mendesak KPU untuk lebih transparan dalam penggunaan anggaran, mengingat dana hibah tersebut berasal dari kepercayaan masyarakat melalui APBD.
“KPU harus terbuka dalam menjelaskan bagaimana dana itu digunakan. Transparansi adalah kunci agar masyarakat memahami dan percaya pada proses Pilkada yang berlangsung,” tutur Mahyuddin.
Sorotan ini menjadi pengingat bagi penyelenggara Pilkada untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan, memastikan anggaran digunakan secara efektif, serta menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi di Kabupaten PPU. (Adv/zeq)
