Bawaslu Penajam Paser Utara Perketat Pengawasan Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024

Penajam - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Penajam Paser Utara kini menempatkan pencegahan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai prioritas utama jelang Pemilu 2024. 

Mengingat pentingnya menjaga profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas, Bawaslu berupaya memastikan bahwa setiap pegawai negara terbebas dari pengaruh politik praktis.

Ketua Bawaslu Penajam Paser Utara, Mohammad Khozin, dengan tegas menyatakan bahwa pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah dimulai dengan langkah konkret berupa sosialisasi kepada ASN. 

"Tahun 2024 ini kami tidak ingin hanya bereaksi setelah pelanggaran terjadi, tapi berfokus pada pencegahan secara masif. Surat edaran dari Pemerintah Penajam Paser Utara menjadi salah satu bukti bahwa netralitas ASN adalah komitmen bersama," jelas Khozin dalam pernyataannya pada Selasa (01/10/2024).

Pentingnya tindakan preventif ini tak lepas dari pengalaman Pilkada 2018, di mana pelanggaran netralitas ASN mencuat dalam sejumlah kasus. Khozin secara khusus menyoroti keterlibatan ASN dalam kegiatan politik terselubung yang dikemas dalam aksi sosial. 

"Kami menemukan kasus pada tahun 2018 di mana bantuan sosial yang seharusnya murni untuk kemanusiaan disalahgunakan sebagai ajang kampanye politik. Ini tidak boleh terulang," tegasnya.

Bawaslu juga menekankan bahwa peran ASN bukan hanya dalam menjaga netralitas, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas politik dan sosial selama proses pemilu berlangsung. Khozin mengajak seluruh ASN untuk menciptakan iklim pemilu yang damai dan kondusif. 

"Ini bukan sekadar pemilihan, tapi pesta demokrasi yang seharusnya dirayakan dengan damai. Semua pihak, termasuk ASN, harus berperan aktif menjaga persatuan dan mencegah konflik," tambahnya.

Dengan berbagai inisiatif preventif yang semakin diperkuat, Bawaslu Penajam Paser Utara optimistis Pemilu 2024 dapat berjalan tanpa pelanggaran signifikan, sekaligus memperlihatkan pelaksanaan demokrasi yang adil dan bersih.