KPU Balikpapan Tunjukkan Transparansi Pada Rekapitulasi Pilkada Kaltim
Balikpapan - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan Makta, memastikan bahwa proses rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berjalan lancar dan sesuai regulasi, meskipun terdapat beberapa kesalahan administratif.
Makta menegaskan, kesalahan yang ditemukan, seperti penulisan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan daftar pemilih pindahan, tidak memengaruhi hasil akhir perolehan suara.
“Dalam rekapitulasi tingkat provinsi, khususnya untuk Kota Balikpapan, memang ada beberapa kesalahan administrasi, tetapi dari segi perolehan suara tidak ada perubahan,” ujar Makta saat ditemui di kantor KPU Balikpapan, Kamis (12/12/2024).
Dijelaskan, rekapitulasi tingkat provinsi melibatkan 10 kabupaten dan kota di Kaltim, termasuk Balikpapan. KPU Balikpapan mempresentasikan data hasil Pemilu dalam waktu sekitar 30-40 menit.
Seluruh data yang disampaikan ditanggapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan saksi dari pasangan calon Paslon nomor urut 1 yakni H Isran Noor-H Hadi Mulyadi, serta paslon nomor urut 2 H Rudy Mas’ud-Seno Aji.
Menurut Makta, pertanyaan yang diajukan oleh saksi maupun Bawaslu lebih banyak terkait administrasi, seperti jumlah DPT, DPTb, dan pemilih pindahan.
“Semua pertanyaan bisa kami jelaskan dengan data konkret, karena kami memiliki data hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara TPS,” jelasnya.
Makta juga mengungkapkan bahwa salah seorang saksi paslon menolak menandatangani formulir D hasil. Namun, dia menegaskan bahwa hal ini tidak memengaruhi jalannya rekapitulasi.
“Regulasi kami memungkinkan saksi yang tidak sepakat, tidak menandatangani formulir, tetapi mereka wajib menjelaskan alasannya secara tertulis,” imbuhnya.
