media-masa.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya terhadap transparansi dalam pengelolaan dana kampanye. Hal ini terlihat dari dirilisnya hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari tiga pasangan calon (paslon) Bupati Kukar 2024. 

Ketua KPU Kukar, Rudi Gunawan, menjelaskan bahwa audit dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk resmi. Proses ini merupakan upaya strategis untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada. “Audit dilakukan secara profesional dan transparan oleh KAP, dengan koordinasi bersama tim kampanye paslon,” ujar Rudi pada Selasa (17/12/2024). 

Berikut rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye masing-masing paslon: 

·     Paslon nomor urut 01, Edi Damansyah dan Rendi Solihin, menerima dana Rp 2,45 miliar dengan pengeluaran yang sama, menyisakan saldo Rp 1,05 juta. 

·     Paslon nomor urut 02, Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Zais, menerima dana Rp 3,2 miliar dengan saldo tersisa Rp 26 ribu. 

·     Paslon nomor urut 03, Dendi Suryadi dan Alif Turiadi, melaporkan penerimaan dana kampanye sebesar Rp 2,32 miliar, dengan pengeluaran Rp 2,31 miliar dan saldo tersisa Rp 5,5 juta. 

Semua laporan ini telah diaudit sesuai dengan standar yang berlaku. Rudi menekankan pentingnya audit ini dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada. Ia berharap transparansi ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemilihan yang jujur dan adil. “Hasil audit ini terbuka untuk diakses publik. Kami ingin memastikan seluruh proses Pilkada berjalan baik, transparan, dan lancar,” tegasnya. 

Langkah KPU Kukar ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip keterbukaan. Dengan adanya laporan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mengawasi penggunaan dana kampanye secara objektif. 

Bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut, hasil audit dapat diakses melalui tautan yang disediakan oleh KPU Kukar di sini: https://drive.google.com/file/d/1IB5hoprqSPibiiWTi3FPAw1O__xZOMPc/view Informasi lengkap mengenai laporan keuangan setiap paslon juga tersedia di laman resmi KPU untuk memudahkan akses publik.