Mimi meminta pemprov untuk terlibat dalam pembangunan pendidikan ponpes di Kaltim.

Mimi Meriami BR Pane, Ketua Pansus Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren, menyatakan bahwa pemerintah provinsi harus terlibat dalam pengembangan pendidikan pondok pesantren di Kalimantan timur.

Menurut anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur ini, mereka berharap pemerintah provinsi dapat membantu pengembangan pondok pesantren di Kalimantan Timur.

Beberapa waktu lalu, Mimi Meriami menyatakan, "Intinya sih kita ingin agar pemprov bisa memfasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan pesantren."

Saat ini, pondok pesantren berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama, dan mereka cenderung bergantung pada anggaran yang diberikan pemerintah pusat.

Menurutnya, pesantren-pesantren di Kaltim saat ini berada di bawah kendali Kementerian Agama secara vertikal ke pusat. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah provinsi memainkan peran untuk memberikan anggaran kepada mereka.

Selain itu, sekretaris Fraksi PPP DPRD Kaltim ini menyampaikan keinginan pengelola pesantren yang menghadapi masalah penghasilan yang tidak pasti.

“Banyak aspirasi yang kita dapatkan dari pengelola pesantren, baik ustaz maupun ustazah itu memang kasihan sekali, karena mereka dari sisi penghasilannya masih belum jelas,” katanya.

Mereka juga ingin santri mendapatkan Beasiswa Kaltim, dan perusahaan swasta dapat membantu keberadaan pondok pesantren dengan memberikan CSR. Ia mengharapkan adanya rancangan peraturan daerah yang akan memberikan perhatian dan dana pemerintah daerah untuk pesantren.

Dia mengakhiri dengan mengatakan, "Kita harapkan dengan ada ranperda yang nantinya akan disahkan menjadi perda bisa menjadi fasilitas agar pesantren, khususnya pengelola, pendidik, dan siswanya, bisa mendapatkan perhatian dan anggaran dari pemerintah daerah."
(adv/zeq)