Progres Pembuatan Badan Hukum dan Laporan Keuangan Minim, DPMD PPU Akan Lakukan Evaluasi BUMDes se-Kabupaten

Penajam - Dalam rangka meningkatkan kemajuan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan mengevaluasi program dan progres kinerja BUMDes di seluruh Benuo Taka.

Kepala Bidang Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat DPMD PPU, Nuryulianita Sunawardhati mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi melalui Rapat Koordinasi dengan seluruh pengurus BUMDes.

"Khusus membahas mengevalusi BUMDes sebanyak 30 itu pada bulan ini rencananya. insya allah bulan ini mau kami adakan evaluasi terhadap BUMDes itu, Nah dari situ kita lihat kan apa misalnya kekurangan BUMDes terkait, apalagi keluhan-keluhannya nanti pas saat rakor kita bahas," ucap Nita sapaan akrabnya kepada awak media.

Kemudian, pihaknya juga meminta BUMDes untuk menjalankan pemerintah pusat terkait BUMDes harus berbadan hukum. Nita menyebutkan, di seluruh wilayah PPU baru sebanyak 12 BUMDes yang berbadan hukum.

"Sedangkan target kan harus 30 nih, berarti kurang berapa 18 yang belum berbadan hukum, ini PR kita. Kami sih sudah juga kerja sama dengan tim ahli pendampingan masyarakat desa P3MD kami minta didampingi nanti khusus membahas masalah persyaratan badan hukum itu," ujarnya.


Selain itu, laporan keuangan sebagian besar BUMDes banyak tidak melaporkan atau tidak memberikan tembusan ke DPMD PPU. Yang terjadi di lapangan sebenarnya mereka membuat, akan tetapi dilaporkan ke kepala desa sebagai pengawasnya.

"Slama ini kita sudah berusaha membuat surat untuk BUMDes itu memberi tembusan ke kita, harus. Memang nanti rencana kita mungkin buat lagi itu per 3 bulan ke pengurus BUMDes, selama ini kan mereka hanya melaporkan per 6 bulan tuh. Nah mungkin nanti kami genjot lagi tahun depan mungkin per 3 bulan gitu," pungkasnya. (Adv/zeq)