Sebanyak 24 Usulan Pemekaran Desa Masuk di DPMD PPU

Penajam – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun ini telah menerima 24 proposal pengajuan pemekaran desa.

Kepala Bidang Pemerintahan DPMD PPU, Basri mengatakan, untuk tim juga telah dibentuk untuk memproses usulan dalam ditindaklanjuti hal tersebut.

“Kami tekan terima 24 proposal pemekaran desa dan satu proposal perubahan status dari kelurahan menjadi desa,” kata Basri, Sabtu (4/11/2023).

Pengajuan usulan pemekaran desa tersebut sembilan berasal dari Kecamatan Babulu, dan empat pengajuan pemekaran desa dari Kecamatan Waru. Sedangkan sebanyak 11 pengajuan usulan pemekaran desa serta satu pengajuan usulan perubahan status kelurahan menjadi desa berasal dari Kecamatan Penajam.

Lebih lanjut, dengan masuknya wilayah Ibu Kota Negara (IKN) di PPU, tepatnya di Kecamatan Sepaku, sehingga pendekatan pemekaran desa masuk rencana strategis nasional dengan tetap memenuhi syarat normatif.

“DPMD PPU telah membentuk tim penilaian proposal dan pembentukan desa persiapan yang menilai kelayakan proposal yang diajukan tersebut,” ujarnya.

Tim akan menilai proposal permohonan pemekaran desa dan perubahan status kelurahan menjadi desa, kata dia, apakah bisa dilanjutkan kepada tahapan kajian atau tidak. Proses pemekaran desa dan perubahan status kelurahan menjadi desa melalui tahapan evaluasi administrasi dan evaluasi teknis.

“Evaluasi administrasi adalah evaluasi dengan melihat kelengkapan administrasi dalam proposal yang diajukan, menurut dia, apakah layak atau tidak desa bersangkutan untuk dimekarkan,” lanjut Basri.

Setelah tahapan evaluasi administrasi, tahapan dilanjutkan dengan verifikasi faktual dengan langsung mendatangi desa yang mengajukan pemekaran untuk menyesuaikan kondisi lapangan dengan yang dicantumkan dalam proposal.

“Hanya di tiga kecamatan yang bisa dilakukan pemekaran desa tidak termasuk Kecamatan Sepaku, karena Sepaku masuk kerangka IKN Nusantara” pungkasnya. (Adv/zeq)