Samarinda – Proses perbaikan fender atau dolphin pada salah satu jembatan utama di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan publik setelah janji penyelesaian enam bulan tidak kunjung terpenuhi. Hingga kini, 10 bulan sejak kerusakan terjadi, progres perbaikan hampir tidak terlihat, menimbulkan kekhawatiran masyarakat yang sehari-hari melewati jembatan tersebut.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai keterlambatan ini merupakan kelalaian serius dari pihak pelaksana proyek. Sebelumnya, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) telah berjanji menyelesaikan perbaikan dalam waktu enam bulan.
“Sudah 10 bulan berlalu, padahal janjinya hanya 6 bulan,” ujarnya tegas, Jumat (01/12/2025).
Hasanuddin menekankan bahwa keterlambatan ini meningkatkan risiko pada struktur jembatan, apalagi jalur pelayaran tetap aktif tanpa adanya pelindung tiang utama.
“Kalau sampai terjadi insiden, siapa yang bertanggung jawab? Ini bukan sekadar masalah administratif, tapi keselamatan publik,” tegasnya.
Ia juga mengkritik kurangnya koordinasi antara BPJN dan pemerintah daerah. Menurut Hasanuddin, pihak daerah tidak pernah diajak berdiskusi, sehingga perbaikan berjalan tanpa sinkronisasi.
“Kami tidak pernah dilibatkan, tiba-tiba proyek katanya sudah dikerjakan. Transparansi seperti ini tidak boleh terjadi,” ungkapnya.
Dengan kondisi yang terus berlarut-larut, Ketua DPRD Kaltim meminta pemerintah pusat segera menindak tegas pelaksana proyek, termasuk mengevaluasi keterlambatan dan memberikan sanksi jika terdapat pelanggaran kontrak.
“Keselamatan masyarakat harus jadi prioritas. Jangan sampai kelalaian ini menimbulkan bencana yang sebenarnya bisa dicegah,” pungkas Hasanuddin.(Adv/DprdKaltim)
