Samarinda - DPRD Kalimantan Timur akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dalam rapat paripurna ke-47 yang digelar pada Minggu malam. Pengesahan dilakukan setelah Badan Anggaran DPRD dan TAPD mencapai kesepakatan final di tengah tekanan fiskal yang cukup besar pada tahun anggaran mendatang.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud atau Hamas, menuturkan bahwa ruang fiskal 2026 tidak seluas tahun sebelumnya sehingga pemerintah daerah harus menyusun kembali skala prioritas agar anggaran dapat berjalan efektif.
Ia menerangkan bahwa proyeksi awal yang sempat disebut mendekati Rp 15 triliun tidak akan tercapai karena tingkat penyerapan diperkirakan hanya sekitar 90 persen. Kondisi ini membuat nilai APBD yang disahkan berada di sekitar Rp 14 triliun.
“Walaupun sempat disebut 15 triliun, realisasinya tidak sampai. Sekitar 14 karena penyerapan dana ke daerah hanya sekitar 90 persen,” ujar Hamas, Minggu(30/11/2025).
Hamas menegaskan bahwa melemahnya fiskal daerah hingga sekitar Rp 6 triliun menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam menetapkan program prioritas. Untuk itu, DPRD meminta agar anggaran 2026 benar-benar difokuskan pada layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat.
Ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama. Di samping itu, penguatan ekonomi masyarakat melalui dukungan kepada pelaku UMKM turut menjadi perhatian agar putaran ekonomi daerah tetap stabil.
Hamas juga menjelaskan bahwa proses pembahasan anggaran tahun ini berlangsung cukup ketat dan harus berkejaran dengan waktu. Adanya penyesuaian dan efisiensi yang diatur pemerintah pusat membuat beberapa tahapan pembahasan harus diulang dari awal.
Situasi tersebut menyebabkan paripurna persetujuan anggaran dilaksanakan pada hari libur untuk memastikan pengesahan tetap tepat waktu, yakni satu bulan sebelum batas akhir sesuai ketentuan.
Meski dinamika pembahasan cukup panjang, Hamas menegaskan seluruh pihak berhasil mencapai kesepahaman sehingga APBD 2026 dapat diketok palu tanpa hambatan.
“Mepetnya waktu bukan karena DPRD, tetapi karena penyesuaian efisiensi. Namun semua sudah satu suara sehingga bisa disahkan malam ini,” tutupnya.(Adv/DprdKaltim)
