Samarinda - Penurunan signifikan anggaran Kalimantan Timur untuk tahun 2026, dari Rp21 triliun menjadi Rp15 triliun, memicu pertanyaan publik terkait proses pembahasannya yang berlangsung hingga mendekati akhir November. Banyak warga menduga adanya hambatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan DPRD.

Namun DPRD Kaltim menegaskan bahwa waktu pembahasan yang lebih panjang justru mencerminkan kehati-hatian dalam memastikan efisiensi anggaran dilakukan dengan tepat.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan setiap perubahan anggaran benar-benar diperiksa secara mendetail.

“Enggak, kita mau detail,” ujarnya singkat namun tegas.

Menurut Ananda, perubahan nilai APBD yang cukup drastis menuntut DPRD untuk meninjau kembali seluruh program yang terkena penyesuaian, sehingga tidak ada kebijakan yang diambil tanpa pertimbangan matang.

“Waktu kesepakatan itu kan 21,350. Sekarang 15,115. Ada efisiensi volume program-program kan sudah kita sepakati. Nah, efisiensi ini harus kita lihat detail,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa DPRD tidak ingin ada sektor penting yang terkena dampak negatif akibat pemangkasan yang dilakukan terburu-buru. Contoh seperti pemotongan tunjangan pegawai dinas dianggap tidak bisa asal diputuskan tanpa kajian.

“Jangan sampai dampaknya jadi enggak bagus buat ekonomi Kaltim. Misalnya ada yang bilang dicoret saja TPP. Enggak bisa sembarangan seperti itu,” katanya.

Ananda menambahkan bahwa setiap perubahan angka anggaran membawa implikasi besar pada roda ekonomi daerah, sehingga pembahasannya wajib dilakukan secara cermat dan proporsional.

“Hari ini itu betul-betul harus detail, luar biasa detail. Bayangin saja, dari angka besar ke sedikit besar. Itu enggak boleh sembarangan,” tegasnya.

Ia memastikan bahwa proses pembahasan yang panjang merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD untuk menjaga APBD 2026 tetap aman, terukur, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kaltim.(Adv/DprdKaltim)