Samarinda - Luasnya aktivitas pembukaan lahan dan pembangunan perumahan di kawasan hulu Sungai Karang Mumus kembali memunculkan kekhawatiran publik. Aliran air dari wilayah hulu semakin tak terkendali dan langsung menuju permukiman padat di Samarinda, menyebabkan banjir mudah terjadi saat hujan deras mengguyur kota. Sejumlah titik strategis pun kian rawan tergenang akibat minimnya pengendalian lingkungan di kawasan atas.
Merespons kondisi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menegaskan bahwa masalah banjir Samarinda tidak bisa dilihat sebagai urusan satu pihak saja. Menurutnya, koordinasi total antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi kunci keberhasilan dalam pengendalian banjir.
“Intinya apa? Kerja sama pemerintah kota dengan gubernur harus klop. Mereka harus duduk bersama, menyatukan langkah,” tegasnya, Selasa (02/12/2025).
Giaz menjelaskan bahwa dua kawasan sungai Karang Mumus di bawah tanggung jawab Pemkot dan Mahakam yang menjadi kewenangan provinsimemiliki keterkaitan langsung. Karena itu, penanganan yang terpisah hanya akan membuat persoalan banjir makin rumit.
“Pak Walikota fokus ke Karang Mumus, Pak Gubernur ke Sungai Mahakam. Keduanya benar, tapi tidak boleh berdiri sendiri,” ujarnya.
Ia mencontohkan bahwa kelancaran aliran di hulu tidak akan berarti apa-apa jika hilir mengalami pendangkalan atau penyempitan.
“Benar ada yang bilang, jangan sampai seperti botol. Karang Mumusnya lancar, tapi Mahakamnya dangkal. Itu juga masalah besar,” lanjut Giaz.
Menurutnya, pendekatan banjir harus mencakup keseluruhan sistem sungai dari hulu sampai hilir. Namun di atas semua itu, ia menilai komunikasi yang solid antara wali kota dan gubernur adalah langkah paling mendesak saat ini.
“Duduk bareng saja dulu. Apa yang bisa dikerjakan kota, apa yang bisa dibantu provinsi itu yang harus dibahas,” katanya.
Giaz menambahkan bahwa DPRD Kaltim siap berperan sebagai penghubung apabila diperlukan, guna memastikan koordinasi berjalan efektif. Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian dan perlindungan, bukan wacana yang berjalan sendiri-sendiri.
“Kuncinya hanya satu: provinsi dan kota harus benar-benar klop. Itu saja,” tutupnya.(Adv/DprdKaltim)
