Samarinda – Penyesuaian kuota haji antar daerah di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah wilayah seperti Mahulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur dilaporkan kekurangan kuota, sementara Samarinda dan Balikpapan mendapat tambahan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menekankan bahwa kebijakan ini merupakan langkah wajar dari pemerintah pusat untuk mengurangi daftar tunggu haji yang selama ini sangat berbeda antar daerah.

“Penyesuaian ini penting agar daftar tunggu tidak terlalu lama. Kalau dibiarkan, ada yang menunggu sampai puluhan tahun, sementara di beberapa daerah kuotanya berlebih,” kata Darlis, Rabu (01/12/2025).

Darlis menjelaskan bahwa rasio kuota dihitung berdasarkan jumlah penduduk muslim. Daerah dengan mayoritas nonmuslim cenderung memiliki kuota lebih longgar, sementara kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan justru menghadapi antrean panjang.

“Rasionya 1 orang per 1.000 penduduk. Jadi wajar kalau Samarinda dan Balikpapan antreannya panjang, sementara di daerah lain relatif lebih pendek,” ujarnya.

Faktor ekonomi juga turut memengaruhi permintaan haji. Daerah dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi biasanya memiliki masyarakat yang lebih aktif mendaftar.

“Orang yang ekonominya lebih mapan cenderung ingin berangkat lebih cepat, sehingga kuota harus disesuaikan,” tambah Darlis.

Politisi DPRD Kaltim itu menegaskan bahwa penyesuaian kuota bukan untuk menguntungkan satu wilayah, melainkan untuk pemerataan dan keadilan. Menurutnya, langkah ini penting agar warga Kaltim dapat menunaikan ibadah haji tepat waktu.

“Kalau tidak disesuaikan, orang menunggu sampai 45 tahun. Dengan penyesuaian, harapannya lebih banyak yang bisa berangkat saat masih usia produktif,” pungkas Darlis.(Adv/DprdKaltim)