Samarinda - Polemik Dana Bagi Hasil (DBH) kembali mengemuka setelah berbagai elemen masyarakat mendesak agar pemerintah memastikan tidak ada pemotongan untuk Kalimantan Timur. Menanggapi dinamika tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa perjuangan mempertahankan besaran DBH bukan perkara sederhana karena skemanya berada di bawah otoritas pemerintah pusat.
Hasanuddin mengatakan dirinya belum menerima laporan detail terkait pertemuan dengan masyarakat adat yang membahas masalah DBH.
“Saya tidak ikut dalam pertemuan dengan masyarakat adat karena sedang di luar kota, jadi hasilnya belum saya terima,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).
Walaupun belum memperoleh laporan resmi, ia memahami alasan publik menolak adanya pengurangan DBH. Menurutnya, suara yang muncul dari fraksi-fraksi DPRD maupun komunitas adat mencerminkan kekhawatiran atas kondisi fiskal daerah. Namun ia mengingatkan bahwa aturan DBH ditetapkan secara nasional sehingga tidak bisa serta-merta diubah melalui tekanan daerah.
“DBH itu sifatnya nasional, bukan khusus untuk Kaltim. Jadi memang tidak mudah kalau ingin mencegah adanya pengurangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hasanuddin menuturkan bahwa persoalan ini sedang menjadi perhatian Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Ia menyebut Ketua APPSI kini sedang menyiapkan langkah tindak lanjut untuk membahas ulang posisi dan hak daerah dalam mekanisme DBH.
Tak hanya menyangkut DBH, Hasanuddin juga mengungkapkan kekhawatiran terkait penurunan tajam dana transfer dari pusat. “Dana transfer kita turun hampir 71 persen. Ada pengurangan sekitar 6,135 triliun dari total 21 triliun,” jelasnya.
Penurunan tersebut memaksa pemerintah provinsi melakukan penyesuaian pada berbagai rencana belanja. Program prioritas, bantuan keuangan, hingga kegiatan pembangunan harus ditata ulang agar tetap berjalan meski dengan anggaran terbatas. Ia menyebutkan bahwa penyusunan APBD ke depan membutuhkan kehati-hatian tinggi untuk menghindari dampak negatif terhadap pelayanan publik.
Hasanuddin berharap masyarakat dapat memahami kompleksitas situasi yang sedang dihadapi pemerintah daerah. Ia memastikan DPRD akan terus memperjuangkan agar alokasi anggaran dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota dan memberikan manfaat yang proporsional bagi masyarakat Kaltim.(Adv/DprdKaltim)
