mediamasa.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur,

Apansyah, menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil seluruh instansi terkait di lingkungan

Pemerintah Provinsi Kaltim guna membahas temuan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

Meskipun Pemprov Kaltim berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Apansyah

menekankan bahwa masih ada catatan penting yang perlu ditindaklanjuti. Ia menegaskan

bahwa pemanggilan tersebut bertujuan untuk menggali lebih jauh penjelasan dari masing-

masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait temuan yang tercantum dalam Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) serta memastikan sejauh mana kesiapan mereka dalam menyusun

dan melaksanakan rencana aksi perbaikan yang direncanakan dalam 60 hari ke depan.

Apansyah menekankan bahwa ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dan ingin

memastikan bahwa rekomendasi dari BPK tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar

ditindaklanjuti secara nyata oleh setiap instansi.

Ia juga menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

daerah harus menjadi prioritas bersama. Menurutnya, WTP bukanlah akhir, melainkan awal

dari upaya perbaikan yang berkelanjutan.