Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti rencana pembangunan empat sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Meski kebutuhan pendidikan menengah di Kukar sangat mendesak, DPRD menekankan bahwa pendirian sekolah negeri harus melalui kajian menyeluruh agar pembangunan tidak menimbulkan masalah di masa depan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan beberapa aspek krusial yang harus diperhatikan, mulai dari legalitas lahan, jumlah siswa potensial, hingga ketersediaan tenaga pengajar.

“Pendirian sekolah negeri harus melalui pertimbangan matang. Lahan harus jelas statusnya, tidak bermasalah secara hukum,” ujar Darlis, Rabu (26/11/2025).

Darlis menambahkan, seluruh dokumen hibah lahan harus lengkap untuk mencegah sengketa di kemudian hari. Selain itu, jumlah siswa di beberapa kecamatan sering menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan sekolah.

“Kalau jumlah siswanya terlalu sedikit, sekolah bisa berjalan setengah hati. Ini harus diperhitungkan sejak awal,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Darlis menekankan pentingnya ekosistem pendidikan yang lengkap, termasuk ketersediaan tenaga pengajar yang memadai. Pemerintah tidak boleh membangun sekolah tanpa memastikan guru yang cukup, apalagi dengan keterbatasan pengangkatan guru honorer saat ini.

“Jangan sampai bangunan sudah ada tapi guru tidak cukup. Itu akan percuma,” tegasnya.

Selain aspek tenaga pengajar, DPRD juga menyoroti beban APBD Kaltim. Penganggaran untuk pembangunan dan operasional sekolah harus direncanakan dengan hati-hati agar berkelanjutan.

“Pembangunan sekolah bukan sekadar membangun gedung, tapi juga memastikan operasionalnya jangka panjang. Dinas Pendidikan harus mengkaji ini secara menyeluruh,” pungkas Darlis.(Adv/DprdKaltim)