Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, menegaskan pentingnya optimalisasi aset milik pemerintah daerah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dinilai mendesak mengingat ketergantungan terhadap dana transfer pusat kini semakin tidak dapat diandalkan.
“Pemerintah melihat ada aset yang bagus, kok nggak dimanfaatin? Mungkin Pak Gubernur melihat ini ada peluang untuk pendapatan, kan kita harus meningkatkan PAD sekarang,” ujar Hamas, Kamis(20/11/2025).
Menurutnya, pemerintah tidak bisa terus berharap pada dana transfer dari pusat. Fluktuasi anggaran dan pemangkasan dana bagi hasil (DBH) membuat daerah perlu mencari sumber pendapatan baru yang lebih stabil.
“Kalau kita mengharapkan dana transfer kan nggak bisa diharap,” tegasnya.
Salah satu langkah yang didorong DPRD adalah menyerahkan pengelolaan aset tertentu kepada BUMD agar lebih produktif. Dalam hal ini, Perusda MBS (Mitratama Bersama Sejahtera) dinilai berpotensi mengambil peran penting dalam mengelola aset-aset tersebut.
“Maka itu diberikan kepada Perusda, dalam hal ini MBS, untuk mengelola,” ungkapnya.
Tak hanya itu, dirinya mendorong adanya seleksi profesional untuk menentukan pihak terbaik dalam pengelolaan aset, terutama yang berkaitan dengan jasa perhotelan. Ia mencontohkan keberhasilan pengelolaan Hotel Atlet di Jakarta yang kini jauh lebih baik setelah diserahkan kepada pihak ketiga.
“Harapannya sih kalau kami di DPR, ini diajakkan mini-kontes, kompetisi lah. Itu ada tuh Hotel Atlet, contoh di Jakarta. Itu dikelola oleh pihak ketiga dan sekarang lebih bagus,” jelasnya.
Ia menilai bahwa pola kerja sama yang profesional dan transparan akan menghasilkan dampak positif bagi aset daerah yang selama ini kurang berfungsi optimal. Melibatkan pihak ketiga bukan hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperbaiki kualitas pelayanan dan tata kelola.
Menurutnya, peluang ini harus ditangkap oleh pemerintah daerah agar aset tidak lagi hanya menjadi beban pemeliharaan. Optimalisasi aset dinilai dapat menjadi salah satu langkah paling realistis di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah, termasuk ancaman pemangkasan anggaran pusat yang masih terus terjadi.
DPR berharap pemerintah provinsi segera melangkah lebih konkret untuk memastikan aset daerah dapat menghasilkan nilai ekonomi.
“Harapannya dengan pihak ketiga ini,” ujarnya, menegaskan kembali bahwa kolaborasi strategis merupakan kunci meningkatkan pendapatan daerah di tengah tekanan fiskal nasional.(Adv/DPRDKaltim)
