Samarinda – Komisi II DPRD Kalimantan Timur menekankan pentingnya pengelolaan lahan kritis dan bekas tambang untuk mendukung program swasembada pangan di provinsi ini. Langkah ini dinilai strategis mengingat keterbatasan lahan produktif di beberapa kabupaten, terutama Kutai Kartanegara.

Muhammad Husni Fahruddin, yang akrab disapa Ayub, menuturkan bahwa Pemprov Kaltim tengah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengembalikan lahan yang tidak produktif menjadi lahan pertanian yang siap digunakan. 

“Beliau (Gubernur) bertemu dengan beberapa kementerian terkait bagaimana kemudian menggalakkan lahan-lahan yang tidak produktif untuk pengembangan pertanian dalam skala luas,” jelasnya, Selasa (02/12/2025).

Ayub menambahkan, khusus untuk wilayah Kutai Kartanegara, lahan bekas tambang batubara yang tidak lagi produktif sedang dikaji agar bisa ditransformasikan menjadi lahan pertanian yang berkelanjutan. 

“Sudah ada kajian terkait bekas galian tambang, ada treatment-nya agar bisa kembali produktif,” ujarnya.

Selain itu, DPRD Kaltim juga mendorong penguatan Perda terkait CSR dan TJSL perusahaan untuk memastikan pihak swasta turut berkontribusi dalam pengembangan sektor pertanian. 

“Perusahaan-perusahaan yang tidak mengakomodir CSR dengan baik, kita rekomendasikan dicabut izin terkaitnya,” tegas Ayub.

Menurutnya, langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Swasembada pangan, selain menjaga ketahanan pangan, juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi lahan dan dukungan perusahaan.

“Dengan pengelolaan yang tepat, lahan-lahan kritis dan bekas tambang bisa produktif, memberikan manfaat ekonomi, dan mendukung masyarakat Kaltim,” pungkas Ayub.(Adv/DPRD Kaltim)