Samarinda – Rencana pembangunan sekolah baru di berbagai wilayah Kalimantan Timur menghadapi tantangan serius akibat pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Rasionalisasi anggaran membuat pemerintah daerah harus meninjau ulang semua rencana pembangunan, termasuk penambahan fasilitas sekolah menengah atas yang sangat dibutuhkan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa meski anggaran terbatas, Komisi IV tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait pendidikan.

“Pemotongan APBD memang memengaruhi pembangunan, tetapi kebutuhan pendidikan tidak bisa diabaikan. Sekarang yang penting adalah menentukan prioritas yang paling mendesak,” ujarnya beberapa hari lalu.

Andi menambahkan, setiap usulan pembangunan sekolah harus melalui penilaian kelayakan yang ketat, mulai dari legalitas lahan hingga analisis jumlah siswa dan kebutuhan fasilitas.

“APBD terbatas, jadi tidak mungkin semua proyek bisa direalisasikan sekaligus. Semua keputusan harus berdasarkan data dan kajian yang jelas,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan sekolah bukan sekadar menambah gedung, tetapi juga memastikan pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah.

“Kami ingin semua wilayah, baik Kukar, Balikpapan, Samarinda, maupun daerah lain, memiliki akses pendidikan setara. Tidak ada siswa yang harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk sekolah,” tambah Andi.

Meski tantangan anggaran cukup berat, Andi menegaskan bahwa DPRD bersama pemerintah provinsi akan mencari solusi agar roadmap pendidikan tetap berjalan.

“Kami akan terus mengawal dan mendorong agar pemerataan pendidikan tetap menjadi prioritas. Ini investasi jangka panjang untuk masa depan Kalimantan Timur,” pungkasnya.(Adv/DprdKaltim)