mediamasa.id - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB) di Provinsi Kaltim masih menjadi masalah serius. Sampai Oktober 2024, tercatat terdapat 57 kasus kematian ibu, 394 kematian neonatal, 464 kematian bayi, dan 699 kematian perinatal. 

Komisi IV DPRD memberikan penghargaan terhadap program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim. Namun Andi Satya menekankan bahwa program tersebut hanya awal, dan belum cukup untuk menurunkan AKI/AKB secara signifikan. Ia mendesak agar dilakukan upaya lintas sektor, strategi terstruktur, serta penguatan faskes primer, terutama di wilayah rawan seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu. 

Politisi muda ini mengusulkan perluasan fasilitas seperti Puskesmas Plus dan peningkatan layanan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar). Selain itu, DPRD juga mengusulkan peningkatan anggaran untuk penambahan SDM kesehatan dan pengadaan alat medis di puskesmas-puskesmas prioritas . 

Langkah penting lain adalah digitalisasi data rujukan ibu hamil berisiko tinggi dan bayi berat lahir rendah, sehingga respons medis bisa lebih cepat dan tepat. “Tidak boleh menunggu laporan tahunan, tetapi harus berbasis data real-time,” tegas Andi Satya. 

Tak kalah penting, DPRD juga menyoroti aspek edukasi. Keluarga dan ibu hamil perlu dibekali informasi soal kesehatan reproduksi, gizi, serta tanda bahaya kehamilan. Ini harus melibatkan tokoh masyarakat dan lintas sektor, bukan hanya Dinkes. 

Dengan semua langkah tersebut, DPRD berharap bisa mendorong penurunan AKI dan AKB di Kaltim secara nyata, bukan hanya secara statistic