Samarinda – Minimnya jumlah pengawas madrasah di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius DPRD Kaltim karena berdampak langsung pada kualitas pengawasan dan pembinaan lembaga pendidikan keagamaan. Banyak madrasah harus berbagi pengawas yang sama, sehingga proses monitoring tidak berjalan optimal. Kondisi ini kerap dikeluhkan para pengawas yang harus menjangkau wilayah jauh dari tempat tinggal mereka akibat kekurangan tenaga.

Beberapa pengawas bahkan harus berpindah kabupaten hanya untuk memberikan pembinaan. Situasi ini tidak hanya menyita waktu dan tenaga, tetapi juga menurunkan efektivitas pengawasan karena frekuensi kunjungan menjadi tidak merata. Dampaknya, mutu pendidikan madrasah yang seharusnya diawasi secara rutin menjadi terpengaruh.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa kekurangan pengawas merupakan masalah mendesak yang perlu segera ditangani oleh Kemenag.

“Jumlah pengawas sangat terbatas, sementara yang diawasi banyak. Ada pengawas yang tinggal di titik A, tapi harus mengawasi di titik D. Kondisi ini jelas membebani mereka dan memengaruhi kualitas pengawasan,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

Agus menekankan bahwa penambahan formasi pengawas berada sepenuhnya di bawah kewenangan Kemenag. DPRD maupun pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas untuk merekrut atau menerbitkan SK pengawas madrasah. Oleh karena itu, koordinasi antara Kemenag pusat, Kemenag daerah, dan pemerintah daerah menjadi langkah utama untuk mencari solusi.

DPRD Kaltim pun berencana menyalurkan aspirasi tersebut melalui rekomendasi resmi kepada pemerintah provinsi, yang selanjutnya diteruskan ke Kemenag. Agus menilai, penguatan peran pengawas madrasah sangat penting karena mereka berada di garis depan pengawasan mutu pendidikan.

“Kami tetap mendorong agar Kemenag menambah pengawas. Walaupun kewenangannya berada di mereka, persoalan ini harus dicari jalan keluar bersama,” tutupnya.(Adv/DprdKaltim)