Samarinda – Kerusakan jalan provinsi di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan setelah banyak kendaraan berat berplat luar daerah melintas, namun pajaknya tetap masuk ke daerah asal, bukan Kaltim. Aktivitas truk tambang dan logistik ini dianggap memperparah kerusakan jalan sekaligus merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menegaskan hal ini menjadi persoalan serius bagi pemerintah provinsi, terutama setelah pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang membuat PAD semakin vital.

“Truk-truk plat luar terus lewat, merusak jalan di sini, tapi pajaknya ke daerah lain. Ini jelas merugikan Kaltim,” ujar Giaz, Senin (01/12/2025).

Giaz menyebut banyak perusahaan belum memanfaatkan fasilitas untuk mengalihkan plat kendaraan ke KT, yang sebenarnya tersedia tanpa biaya tambahan. Menurutnya, langkah ini seharusnya menjadi solusi agar pajak tetap masuk ke daerah tempat kendaraan beroperasi.

“Kalau mau patuh, tinggal pindahkan plat. Tapi kenyataannya masih banyak yang belum,” jelasnya.

Politisi DPRD ini menambahkan bahwa perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga kondisi jalan dan mendukung PAD Kaltim. DPRD berencana melakukan pendekatan persuasif sebelum mengambil langkah lebih tegas.

“Kita akan datangi langsung, ajak perusahaan ikut bertanggung jawab. Jangan sampai mereka merusak jalan tapi pajaknya lari ke tempat lain,” tegasnya.

Giaz menekankan, penertiban pajak kendaraan luar daerah sangat penting agar Kaltim bisa menjaga infrastruktur sekaligus memperkuat keuangan daerah. DPRD akan terus mengawasi dan memastikan langkah koordinasi dengan pemerintah provinsi berjalan efektif.

“Kita ingin PAD meningkat, jalan tetap aman, dan perusahaan ikut berkontribusi. Semua harus sejalan demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(Adv/DprdKaltim)