Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Masud, menilai pemerintah provinsi perlu memperbarui strategi pengelolaan aset di tengah situasi anggaran yang semakin ketat. Penurunan DBH, berkurangnya TKD, serta meningkatnya kebutuhan PAD membuat aset daerah tidak boleh lagi dikelola secara pasif.

Hamas menegaskan bahwa kerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten adalah pilihan paling logis untuk memastikan aset mampu menghasilkan nilai ekonomi. Ia mendorong pemerintah membuka proses seleksi yang transparan agar hanya pengelola terbaik yang dipilih.

“Kalau kami di DPR, maunya ada mini-kontes. Kompetisi terbuka supaya terlihat siapa yang paling layak,” ucapnya, baru baru ini.

Ia mencontohkan keberhasilan model pengelolaan profesional seperti yang diterapkan pada Hotel Atlet di kawasan Senayan, Jakarta, yang kini dinilai lebih berkembang setelah ditangani pihak ketiga.

“Contohnya kan Hotel Atlet itu. Setelah dikelola pihak ketiga, hasilnya jauh lebih bagus,” ungkapnya.

Menurutnya, kerja sama semacam ini tidak hanya mengurangi beban pemeliharaan aset oleh pemerintah, tetapi juga membuka peluang pendapatan baru bagi daerah. Hamas menilai selama ini masih banyak aset provinsi yang dibiarkan tanpa pola manajemen modern sehingga tidak memberi kontribusi maksimal.

“Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, aset tidak boleh hanya jadi beban. Harus menghasilkan,” tegasnya.

Hamas juga menyebut peran BUMD seperti MBS sebaiknya ditegaskan sebagai mitra dan pengawas, bukan operator yang memikul seluruh urusan teknis. Pola tersebut dinilai lebih sejalan dengan kapasitas BUMD yang ada saat ini.

Ia berharap pemprov segera memperkuat skema kemitraan profesional agar aset-aset yang belum tergarap dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

“Kami ingin aset ini dimanfaatkan lewat pola kerja sama yang profesional dan terukur,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim)