Samarinda - Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 membawa dampak besar pada alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk kabupaten/kota. Menurutnya, skema yang disusun pemerintah provinsi harus menyesuaikan penurunan anggaran pusat yang sangat signifikan.

Hasanuddin menyampaikan bahwa Bankeu menjadi sektor yang terdampak paling keras karena mengalami pemotongan hampir total. Dari sebelumnya mencapai Rp1,9 triliun, alokasinya kini hanya diproyeksikan berada di kisaran Rp250 miliar.

“Bankeu yang biasanya besar, tahun depan turun drastis. Dari Rp1,9 triliun itu sekarang tinggal kurang lebih Rp250 miliar,” ungkapnya, Kamis (20/11/2025).

Penurunan ini merupakan imbas langsung dari pemangkasan dana transfer pusat yang mencapai sekitar 71 persen. Secara hitung-hitungan, Kaltim kehilangan sekitar Rp6,135 triliun dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.

“Pengurangan dari pusat itu hampir 71 persen untuk dana transfer. Jadi otomatis banyak yang harus kita sesuaikan,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, pemprov dan DPRD Kaltim harus kembali menata struktur belanja prioritas. Selain Bankeu, sejumlah SKPD juga akan mengalami penyesuaian agar keseimbangan fiskal daerah tetap terjaga.

“Beberapa SKPD akan kita kecilkan anggarannya secara proporsional. Ini harus dilakukan supaya struktur APBD tetap sehat,” tutur Hasanuddin.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa program-program mandatori tidak akan tersentuh pemangkasan. Layanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

“Kalau yang mandatori, tetap kita jaga. Tidak boleh dipotong,” tegasnya.

Hasanuddin juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memahami situasi nasional, karena pemotongan dana transfer tidak hanya terjadi di Kaltim, tetapi di seluruh provinsi di Indonesia. Ia memastikan bahwa DPRD dan pemprov akan bekerja maksimal untuk merumuskan APBD yang tetap produktif, meski ruang fiskal tahun 2026 jauh lebih sempit.(Adv/DprdKaltim)