Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menilai arah pembangunan daerah belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan masyarakat. Ia menyebut banyak program infrastruktur yang berjalan pada 2024–2025 justru tidak berada pada lokasi dengan tingkat urgensi tertinggi.
Firnadi mengkritik sejumlah proyek yang dinilainya hanya mengejar serapan anggaran, bukan menyelesaikan masalah mendasar di daerah-daerah yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi warga.
“Masih sering kita temukan program yang dibangun di lokasi yang sebenarnya tidak mendesak, sementara banyak aspirasi masyarakat yang lebih urgen justru belum tersentuh,” tegasnya usai rapat, Senin (24/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa akar persoalan ini muncul dari proses perencanaan yang tidak berbasis data faktual. Minimnya survei langsung di kecamatan dan desa membuat keluhan masyarakat, khususnya terkait kerusakan jalan, tidak masuk ke daftar prioritas.
“Ada titik-titik jalan rusak yang tiap tahun dikeluhkan warga, tapi tetap tidak masuk daftar prioritas. Ini masalah serius,” ujarnya.
Untuk mencegah hal tersebut berulang, Firnadi memastikan Komisi III akan meningkatkan pengawasan pada tahap penyusunan rencana program infrastruktur. Ia menegaskan bahwa validasi di lapangan harus menjadi kewajiban, bukan sekadar formalitas di atas kertas.
“Data harus berbasis fakta, bukan asumsi. Kita ingin pembangunan yang menyelesaikan masalah, bukan hanya menghabiskan anggaran,” tambahnya.
Firnadi juga meminta agar pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk kelompok pemuda, petani, dan pelaku usaha kecil, guna memastikan aspirasi benar-benar terserap. Menurutnya, tidak akan ada proyek yang salah sasaran jika proses penjaringan aspirasi berjalan dengan baik.
“Kalau aspirasi masyarakat didengar dengan baik, mustahil ada proyek yang salah sasaran,” kata Firnadi.
Sebagai penutup, ia menegaskan komitmen DPRD untuk terus bekerja bersama pemerintah daerah agar setiap rupiah APBD memberi manfaat nyata dan merata.
“Kita ingin pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Kaltim,” tandasnya. (Adv/DprdKaltim)
