Samarinda – Ketimpangan penempatan guru antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil kembali menjadi sorotan tajam di Kalimantan Timur. Sekolah-sekolah di pusat kota menikmati ketersediaan tenaga pendidik yang melimpah, sementara di pesisir, perbatasan, dan pedalaman, banyak ruang kelas harus berjalan dengan guru yang jumlahnya jauh dari cukup.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud atau Hamas menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menekankan bahwa pemerataan guru merupakan pondasi penting untuk memastikan kualitas pendidikan yang setara bagi seluruh anak di Kaltim.
“Laporan yang masuk ke kami cukup memprihatinkan. Ada sekolah yang hanya memiliki satu-dua guru, dan akhirnya mereka harus mengampu banyak mata pelajaran sekaligus. Ini tidak sehat, baik bagi guru maupun bagi siswanya,” ungkap Hamas, Kamis (20/11/2025).
Menurut dia, distribusi guru perlu ditata ulang melalui mekanisme yang lebih transparan dan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Ia mengingatkan bahwa penempatan guru seharusnya tidak berhenti pada formasi administratif semata, tetapi juga mempertimbangkan geografis serta beban belajar yang dihadapi masing-masing sekolah.
“Tidak boleh ada sekolah di kota yang kelebihan guru, sementara di desa kekurangan. Permasalahan ini bukan soal siapa salah, tetapi bagaimana sistem penempatan ini diperbaiki,” tegasnya.
Hamas juga menyoroti minimnya insentif yang diterima guru yang bersedia mengabdi di daerah terpencil. Menurutnya, tenaga pendidik yang ditempatkan jauh dari pusat layanan wajib mendapat fasilitas yang layak agar mereka dapat menjalankan tugas dengan tenang.
“Guru yang bertugas di pedalaman harus diberi penghargaan yang sepadan. Tidak cukup hanya tunjangan, tetapi juga tempat tinggal dan perlindungan yang memadai. Mereka membawa misi besar: memastikan anak-anak di daerah terpencil tetap mendapatkan hak pendidikan,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa ketimpangan distribusi guru dapat berdampak langsung pada kesenjangan kualitas siswa, terlebih menghadapi era persaingan baru dan tuntutan SDM masa depan Kaltim. Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat sebelum kesenjangan ini semakin melebar.
“Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, kita akan menciptakan generasi dengan kualitas berbeda hanya karena lokasi sekolahnya. Ini tidak boleh terjadi,” tegas Hamas.
Untuk itu, ia mendorong agar pemerintah daerah bersama dinas pendidikan melakukan pemetaan kebutuhan guru secara berkala dan tidak menunggu hingga pergantian tahun ajaran. Dengan perencanaan yang lebih presisi, ia yakin pemerataan guru di Kaltim dapat dicapai secara bertahap namun nyata.
“Perlu ada perencanaan jangka panjang dan pengawasan yang baik. DPRD siap mendukung dan mengawal agar sistem ini berjalan,” tambahnya.
Hamas menegaskan bahwa pendidikan merata adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim, apalagi daerah sedang bersiap menyongsong transformasi besar dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara.
“Anak-anak di pedalaman berhak mendapat guru yang berkualitas, sama seperti anak-anak di kota. Tanggung jawab kita memastikan mereka tidak tertinggal,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)
