Samarinda - Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud (Hamas), menyoroti tekanan fiskal yang kian berat bagi daerah akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH), penurunan Transfer ke Daerah (TKD), dan tuntutan efisiensi anggaran yang masif. Menurutnya, kondisi ini menuntut langkah cepat, tepat, dan kolaboratif agar pembangunan serta pelayanan publik tidak terganggu.

Hamas menjelaskan, pemangkasan DBH tidak hanya berdampak pada Kaltim, melainkan hampir seluruh provinsi di Indonesia, kecuali daerah otonomi khusus. 

“Pemangkasan DBH ini kan seluruh Indonesia, bukan hanya Kaltim,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Upaya advokasi terus dilakukan, termasuk melalui komunikasi antara Gubernur Kaltim, DPRD, dan Komisi II DPR RI. 

“Ada lah pasti. Kita udah berupaya lah. Melalui Pak Gubernur, ya kita juga hadir. Sampai ke komisi ya, Komisi 2 DPR RI,” jelas Hamas.

Meski begitu, Ketua DPRD menyoroti besarnya pemotongan yang dialami Kaltim. 

“Tapi saya lihat pemengkasannya tetap besar, hampir 70 persen ke atas,” tegasnya. 

Ia juga mengapresiasi peran Gubernur Kaltim sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, yang menjadi wadah untuk memperjuangkan pemangkasan DBH agar lebih proporsional.

Hamas menekankan perlunya strategi kreatif di tingkat daerah. Optimalisasi aset dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi prioritas untuk menutup keterbatasan fiskal. 

Ia berharap pemerintah pusat memberi perhatian lebih pada kontribusi besar Kaltim dalam penerimaan negara.

“Daerah penghasil seperti Kaltim seharusnya tidak mendapat pemangkasan sebesar itu. Perjuangan kita tidak hanya soal menyampaikan aspirasi, tapi harus benar-benar berdampak pada kebijakan fiskal nasional,” pungkas Hamas.(Adv/DprdKaltim)