Samarinda – Polemik kembali muncul dalam proses seleksi Komisioner KPID Kaltim setelah Fraksi PKB menyampaikan keberatan karena merasa tidak dilibatkan dalam tahap penilaian akhir. Situasi ini mendapatkan perhatian langsung dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), yang menilai proses pemilihan harus menjamin representasi seluruh fraksi.

Hamas menyebut kondisi Ketua Komisi I yang sedang sakit selama lebih dari lima bulan menjadi salah satu faktor yang memicu ketidakterlibatan PKB. Hal ini membuat penilaian dan pembahasan berjalan tanpa kehadiran unsur penting dari fraksi tersebut.

“Kita ingin semua fraksi merasa terwakili. Kalau ada yang tidak tercakup karena kondisi tertentu, tentu ini perlu kita evaluasi,” ujarnya, belum lama ini.

Ia menilai persoalan semacam ini tidak boleh dianggap ringan karena menyangkut kredibilitas DPRD dalam menjalankan proses seleksi pejabat publik. Hamas memastikan akan memanggil pihak Komisi I untuk melihat kembali tahapan yang telah dilakukan dan memastikan tidak ada mekanisme yang dilewati.

Ia juga mengingatkan agar internal DPRD menyelesaikan persoalan tersebut secara tertutup sebelum menjadi konsumsi publik.

“Karena ini sudah terlanjur dirilis, kita harus duduk bersama. Tapi langkah awalnya, kita klarifikasi dulu laporan resminya,” tegasnya.

Hamas menambahkan, setiap proses pemilihan komisioner harus menjamin fairness dan keterwakilan politik secara utuh.

“Intinya proses harus fair, tidak boleh ada fraksi yang merasa diamputasi haknya,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim)