Samarinda – Persoalan kewenangan atas fender atau dolphin pada salah satu jembatan strategis di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Hingga saat ini, belum ada Surat Keputusan (SK) resmi yang menentukan apakah struktur pengaman tersebut menjadi aset pemerintah pusat melalui BPJN atau tidak.
Ketidakpastian ini berdampak pada terhambatnya perbaikan kerusakan dan membingungkan pihak yang seharusnya bertanggung jawab.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut keselamatan publik. Ia menyebut pemerintah daerah telah beberapa kali meminta kejelasan status, namun BPJN belum mengeluarkan keputusan resmi.
“Sampai sekarang belum ada SK. Kalau memang aset BPJN, harus segera diterbitkan SK-nya supaya jelas siapa yang bertanggung jawab,” tegas Hasanuddin, Rabu (26/11/2025).
Ketiadaan SK membuat pemerintah daerah kesulitan mengambil langkah. Di satu sisi, kerusakan fender membutuhkan perbaikan segera, tetapi di sisi lain kewenangan penanganan belum jelas secara administrasi.
“Kami ingin memperbaiki, tapi bingung karena tidak jelas siapa pemiliknya. Mau lapor pun susah,” ujarnya.
Hasanuddin menambahkan, DPRD mendorong BPJN segera menyelesaikan persoalan status ini agar penanganan teknis dapat dilakukan tanpa hambatan. Menurutnya, kejelasan kewenangan merupakan langkah awal yang harus ditetapkan sebelum masuk tahap perbaikan fisik.
“Kalau SK sudah ada, pemerintah daerah bisa ikut mendorong percepatan. Kalau tidak jelas begini, semua pihak tidak bisa bergerak,” katanya.
Ia menekankan bahwa ketidakjelasan status fender tidak hanya menghambat administrasi, tetapi juga berisiko membahayakan pengguna jembatan. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta segera duduk bersama untuk menuntaskan masalah ini.
“Keselamatan masyarakat menjadi taruhannya, jangan sampai masalah administrasi menimbulkan risiko yang tidak diinginkan,” pungkas Hasanuddin.(Adv/DprdKaltim)
