Ketua DPRD Kaltim Menegaskan Betapa Pentingnya Pemerintah Pusat Memahami Kebutuhan Warga Terkait IKN

mediamasa.id- Hasanuddin Mas'ud, ketua DPRD Kaltim, berharap pemerintah pusat mendengarkan keinginan masyarakat Kaltim, terutama terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang seharusnya melibatkan warga lokal lebih banyak.

Hamas menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting, tetapi aspirasi masyarakat tidak tersampaikan secara maksimal karena DPRD tidak terlibat dalam perundingan pembangunan IKN.

Hamas menegaskan bahwa hanya satu dari lima Deputi Otorita IKN yang dilantik berasal dari Kaltim. Menurutnya, perwakilan warga lokal seharusnya minimal dua orang, karena mereka lebih memahami masalah dan memiliki ide dan upaya untuk menyelesaikan masalah.

Hasan menyatakan bahwa banyak masyarakat, akademisi, dan mahasiswa yang menginginkan perwakilan warga lokal di IKN. Mereka tidak ingin warga lokal menjadi penonton di daerahnya sendiri.


Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, menekankan betapa pentingnya menyelaraskan hak masyarakat adat seiring dengan pembangunan kawasan IKN.

Veridiana menyatakan bahwa pembangunan IKN harus selaras dengan perlindungan hak masyarakat adat agar tidak ada pihak yang dikorbankan.

Dia menekankan bahwa payung hukum yang mendukung masyarakat adat sangat penting. Regulasi ini akan berlaku untuk semua masyarakat adat di Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di IKN.

Sekarang, mengingat bahwa masalah pembahasan rancangan undang-undang masyarakat adat telah dibahas oleh DPR, jumlah orang yang belum setuju masih 54% di DPR RI. Veridiana mengatakan, "Jadi, orang-orang yang kuat di sana harus berteriak tentang itu." (Adv/zeq)