Optimalisasi Dana Desa: DPMDes Kutim Ajak Kepala Desa Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi dan Transparansi

KUTIM - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) secara berkelanjutan mendorong Kepala Desa (Kades) untuk memastikan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) benar-benar menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing. Penekanan utama dari Pemkab Kutim adalah mengubah paradigma penggunaan dana yang sebelumnya mungkin lebih dominan pada pembangunan fisik, menjadi investasi pada penguatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, dan Kepala DPMDes, Muhammad Basuni, menegaskan bahwa anggaran desa yang signifikan harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritas yang disepakati bersama BPD dan warga. DPMDes mengarahkan agar dana tersebut dialokasikan untuk program yang langsung memberi dampak berkelanjutan, seperti pelatihan berbasis kebutuhan lokal, peningkatan kapasitas warga, hingga pengembangan ekonomi melalui program Dana RT dan kerjasama desa dengan pihak ketiga (swasta atau instansi lain) untuk mengoptimalkan potensi daerah.

Di sisi tata kelola, Pemkab Kutim juga sangat fokus pada akuntabilitas dan pengawasan. Bupati mengingatkan para Kades untuk berhati-hati, sebab DD diawasi langsung oleh Pemerintah Pusat. Dana tersebut bukan uang pribadi, melainkan dana negara yang harus digunakan secara transparan dan dipertanggungjawabkan. DPMDes terus memperkuat mekanisme pengawasan yang melibatkan Inspektorat, kecamatan, BPD, dan masyarakat, sekaligus memberikan pembinaan kepada aparat desa. Harapannya, dengan pengelolaan yang profesional dan fokus pada pemberdayaan, desa-desa di Kutim dapat semakin mandiri dan transparan, sekaligus terhindar dari penyimpangan yang dapat berujung pada sanksi hukum. (Adv)