Samarinda - Lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur dalam dua tahun terakhir menjadi sinyal positif bagi perekonomian daerah. Namun, keberhasilan tersebut juga menimbulkan ekspektasi baru dari masyarakat yang berharap peningkatan pendapatan dapat diikuti perbaikan layanan publik dan percepatan pembangunan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyambut baik capaian tersebut, tetapi mengingatkan bahwa kinerja pemerintah tidak boleh berhenti pada angka pendapatan semata. Ia menilai kenaikan PAD harus menjadi pemicu untuk memperkuat kinerja di satuan perangkat kerja pemerintah.

“Gubernur sudah menyampaikan bahwa PAD kita naik signifikan dan itu membanggakan. Tapi peningkatan itu harus disertai peningkatan kinerja,” kata Fuad, Senin (01/12/2025).

Ia menegaskan bahwa besarnya pendapatan tidak akan memberikan dampak apa-apa bila OPD tidak mampu merealisasikan program secara maksimal. Fuad menyebut masih ada beberapa sektor yang memerlukan perhatian agar serapan anggaran dapat mencapai target.

“Anggaran yang besar tidak ada artinya kalau tidak terserap dengan baik. Kami harap OPD bisa memaksimalkan semua kegiatan yang sudah direncanakan,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan PAD harus dipahami sebagai amanah publik yang menuntut pengelolaan yang transparan dan berbasis kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa warga Kaltim berharap manfaat PAD tercermin dalam peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga kualitas pendidikan.

“Dengan PAD yang meningkat, masyarakat tentu berharap ada perubahan nyata, bukan hanya laporan,” tambahnya.

Fuad juga mengingatkan bahwa pemerintah provinsi harus tetap waspada terhadap dinamika fiskal ke depan. Ia menilai konsistensi kinerja OPD menjadi faktor penting agar program prioritas tetap berjalan meski menghadapi tekanan anggaran nasional.

“Kita ingin setiap rupiah benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan terbaik,” tutupnya.(Adv/DPRDKaltim)