Peningkatan Anggaran dan Pengawasan Ketat BKKD Kutim untuk Percepatan 

KUTIM - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) secara aktif melakukan evaluasi dan sosialisasi mendalam terhadap implementasi Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) atau yang lebih dikenal sebagai "dana RT".

 Program ini diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2025 yang bertujuan untuk memastikan pembangunan desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Regulasi ini menjadi landasan penting bagi aparat desa dan Ketua RT dalam mengelola dana bantuan, sekaligus meminimalisir potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap program ini terlihat dari adanya peningkatan alokasi anggaran yang signifikan. Nilai BKKD dilaporkan naik menjadi total Rp250 juta per Rukun Tetangga (RT) pada anggaran perubahan. 

Bupati juga memberikan klarifikasi tegas terkait adanya isu miring mengenai keterlambatan pencairan dana, menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut murni akibat dinamika prosedur pergeseran anggaran yang membutuhkan waktu, dan bukan unsur kesengajaan untuk menghambat pembangunan di tingkat RT.

Meskipun anggaran BKKD dititipkan di kas desa, peruntukan dana ini mutlak diarahkan untuk mendukung program kerja yang diusulkan oleh RT. Realisasi dana sangat bergantung pada keaktifan Ketua RT dalam mengajukan usulan program. Untuk menjamin transparansi dan kesuksesan implementasi program ini, DPMDes telah menyiapkan pendamping khusus (kader) untuk mengawal pelaksanaannya di lapangan. 

Selain itu, sistem pengawasan BKKD diatur secara ketat dan berjenjang, melibatkan pengawasan dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. (ADV)