Samarinda - Proses evaluasi hasil seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim kini menghadapi ketidakpastian setelah pimpinan DPRD Kaltim belum menanggapi surat keberatan yang diajukan beberapa pihak. 

Keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses seleksi akan berjalan tanpa adanya perbaikan, sementara Surat Keputusan (SK) penetapan komisioner baru oleh Gubernur juga belum diterbitkan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu langkah konkret dari pimpinan dewan terkait keberatan yang masuk.

“Belum ada, saat ini masih dalam tahap komunikasi saja,” ujarnya saat dimintai keterangan, beberapa hari lalu.

Damayanti menilai seharusnya pimpinan DPRD merespon lebih cepat, mengingat SK KPID yang baru belum keluar dan perlu kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

“Kalau SK belum diterbitkan, pimpinan seharusnya lebih bijak dan cepat dalam menanggapi hal ini. Mereka sudah menyampaikan akan melakukan evaluasi, jadi kami menunggu saja,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterlambatan respons ini berpotensi merugikan pihak yang merasa tidak mendapatkan keadilan dalam seleksi, terutama Fraksi PKB yang disebut sebagai satu-satunya fraksi yang terdampak.

“Dari tujuh fraksi di DPRD, hanya PKB yang merasa dirugikan. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi kami,” ujar Damayanti.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh sangat dibutuhkan untuk memastikan semua data transparan, termasuk nilai CAT dan psikotes peserta seleksi.

“Harapannya pimpinan segera merespon, sehingga hasil proses ini bisa ditinjau ulang secara adil,” tutup Damayanti.(Adv/DprdKaltim)