Samarinda - Polemik terkait seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur kembali mencuat setelah sejumlah pihak menilai prosesnya berjalan tanpa keterbukaan yang memadai. Ketidakhadiran informasi mengenai hasil CAT dan psikotes peserta menjadi salah satu sorotan utama yang memicu ketidakpuasan publik maupun fraksi di DPRD.

Selain itu, dinamika di internal legislatif ikut memperkeruh suasana karena beberapa tahapan seleksi dinilai tidak melibatkan unsur komisi maupun fraksi yang berkepentingan. Kondisi inilah yang membuat proses seleksi KPID dipandang tidak lagi transparan.

Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, mengatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah resmi untuk mendapatkan klarifikasi dari para pemangku kepentingan di internal dewan.

“KPID sampai saat ini kita sudah bersurat ke masing-masing pimpinan, ke masing-masing fraksi, ke masing-masing ketua komisi, dan kita tunggu respon mereka seperti apa,” tuturnya.

Ia secara tegas menyampaikan bahwa ada prosedur yang seolah diabaikan dalam proses seleksi, termasuk peran Komisi I yang menurutnya justru seperti dilangkahi.

“Saya merasa dalam proses pemilihan KPID ini kok seolah-olah mereka tidak menganggap keberadaan Ketua Komisi I, kok dilangkahi hal itu? Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Tidak ada transparansi,” tegasnya.

Lebih jauh, Damayanti turut mempertanyakan mengapa tidak ada satu pun komisioner lama yang lolos ke tahap akhir seleksi. Ia menilai bahwa pengalaman seharusnya tetap menjadi pertimbangan penting.

“Biasanya orang yang terbiasa di situ lebih menguasai. Minimal jadi urutan 10 kan minimal, menurut saya sih seperti itu,” ungkapnya.

Damayanti menegaskan bahwa penjelasan resmi perlu segera disampaikan agar proses seleksi dapat dipastikan berjalan sesuai koridor aturan, sekaligus meredam kecurigaan publik terhadap kemungkinan adanya penyimpangan.(Adv/DPRDKaltim)