Samarinda - Rencana penyerahan aset sebuah SMA swasta di Kota Bangun kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kaltim. Sekolah yang selama ini dikelola yayasan tersebut dinilai berpotensi untuk dinegerikan karena pihak pengurus mengalami keterbatasan dalam pembiayaan operasional.

Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa proses pengalihan status sekolah harus memenuhi prosedur formal agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di masa depan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa pihak yayasan diwajibkan menyiapkan seluruh dokumen penyerahan aset secara lengkap sebelum diserahkan ke pemerintah daerah.

“Yayasan harus menggelar rapat resmi dan dituangkan dalam berita acara penyerahan aset kepada Dinas Pendidikan. Proses ini wajib dilakukan agar semuanya tertib dan jelas,” ujarnya, Senin(01/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa ketertiban administrasi menjadi kunci agar aset sekolah yang dialihkan tidak memunculkan sengketa ataupun hambatan saat dinegerikan.

Selain itu, Darlis juga menanggapi permintaan yayasan agar tenaga pendidik yang kini mengajar tetap dipertahankan. Namun ia mengingatkan bahwa kebijakan nasional saat ini tidak lagi membuka ruang untuk pengangkatan guru honorer.

“Ini juga perlu kehati-hatian, karena aturan sekarang tidak memungkinkan lagi merekrut guru honorer,” jelasnya.

Di sisi lain, fasilitas sekolah di Kota Bangun disebut sudah cukup representatif untuk menjadi sekolah negeri. Mulai dari ruang belajar, ruangan guru, hingga sarana ibadah telah lama berfungsi.

“Rombelnya sudah ada, mushala tersedia, ruang gurunya juga lengkap. Yang mereka harapkan tinggal penetapan status sebagai sekolah negeri,” tutur Darlis.

Komisi IV berharap proses penyerahan aset dapat berlangsung cepat dan segera dikaji lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim. Selain memberikan kepastian hukum bagi sekolah, langkah penegerian dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan pendidikan menengah yang terus meningkat di kawasan Kota Bangun.(Adv/DprdKaltim)