David Rante Dorong Pemkab Kutim Lebih Serius Tindak Lanjut Usulan Masyarakat

Kutai Timur – Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur (Kutim), David Rante, mengingatkan pentingnya pemerintah daerah segera menindaklanjuti berbagai usulan masyarakat sebelum pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 dimulai. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat proses sinkronisasi antara Pemkab Kutim dan DPRD.

David menilai sinkronisasi ini akan mempermudah pembahasan anggaran agar tidak melebar dan memakan waktu terlalu lama, terutama mengingat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dijadwalkan pada akhir November.

"Harapannya, sebelum Pilkada berlangsung, pembahasan anggaran sudah selesai," ujar David.

Terkait proyek multi years, David menyebutkan bahwa penyelesaiannya saat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah telah memetakan proyek-proyek mana yang masih memungkinkan untuk diselesaikan sesuai prioritas dan anggaran yang tersedia.

"Kami di DPRD sudah menjalankan tugas kami dalam pengawasan. Namun, pelaksanaan proyek apakah sudah selesai atau belum, kami masih menunggu laporan dari pemerintah," ungkapnya.

David menambahkan, berdasarkan evaluasi pemerintah daerah, beberapa pekerjaan proyek multi years memang tidak dapat diselesaikan sepenuhnya.

Anggaran yang sebelumnya direncanakan dipangkas menjadi Rp270 miliar, karena hanya proyek-proyek inilah yang dipastikan bisa diselesaikan hingga akhir.

"Menurut saya, ini langkah yang realistis. Mereka sudah melakukan pemetaan dan memutuskan anggaran yang memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan," katanya.

Meski begitu, David menegaskan bahwa evaluasi tetap perlu dilakukan dengan ketat. DPRD akan memastikan apakah progres proyek tersebut seimbang dengan anggaran yang telah dikeluarkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara progres dan pembayaran, hal ini dapat menimbulkan masalah serius.

"Kami sudah memperingatkan pemerintah agar evaluasi dilakukan dengan hati-hati. Jika progresnya tidak sesuai tetapi tetap dibayar, itu akan menjadi persoalan besar," tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa sistem pengawasan DPRD terhadap proyek multi years sebagian besar dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban APBD.

"Pengawasan kami lebih banyak di tahap akhir, yaitu melalui evaluasi laporan administrasi. Saat ini kami masih menunggu hasil evaluasi internal dari pemerintah," pungkasnya.ADV