Samarinda - Upaya mengangkat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi desa terus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dalam pertemuan antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM Pemdes) Kaltim dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), yang berlangsung di Aula Desa Mandiri, Kantor DPM Pemdes.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BRIDA Kaltim, Fitriansyah, yang menyampaikan hasil penelitian terkait model pengembangan kolaborasi antara BUMDes dan industri lokal. Penelitian ini dilakukan di empat desa sebagai lokus kajian: Desa Jonggon, Desa Lung Anai, Desa Giri Agung, dan Desa Sungai Bawang.
Dalam pemaparannya, Fitriansyah mengungkap sejumlah kendala yang umum dihadapi oleh BUMDes di Kalimantan Timur. Dari 826 BUMDes yang terdata, sebagian besar belum menunjukkan kemajuan signifikan. Permasalahan yang ditemukan mencakup keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan teknologi, hingga belum lengkapnya legalitas dan dokumen administratif.
“Kita menghadapi tantangan mendasar, mulai dari minimnya kapasitas SDM, keterbatasan teknologi, hingga belum adanya legalitas dan dokumen pendukung BUMDes,” ujar Fitriansyah di hadapan jajaran pejabat DPM Pemdes, beberapa waktu lalu.
Ia juga menyoroti aspek manajerial, seperti lemahnya sistem pengelolaan keuangan, ketiadaan standar operasional prosedur (SOP), hingga kurangnya motivasi pengelola yang berdampak pada kinerja usaha.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DPM Pemdes Kaltim, Puguh Harjanto, menyambut baik hasil riset tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah memprioritaskan pemetaan potensi desa secara komprehensif. Salah satu contoh nyata, kata dia, adalah inisiatif pengembangan komoditas arang ekspor di Kabupaten Kutai Barat yang sudah mulai dirintis.
“Potensi desa sudah banyak kita petakan, tapi tantangan terbesarnya adalah di sisi implementasi. Kami masih kekurangan eksekutor di lapangan yang mampu mengeksekusi ide menjadi dampak ekonomi,” jelas Puguh.
Ia menilai bahwa pendekatan lintas sektor dan kolaboratif, sebagaimana yang ditawarkan dalam model BRIDA, merupakan strategi yang tepat untuk menjembatani berbagai persoalan di tingkat desa.
“Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat adalah kunci. Kita tidak bisa berjalan sendiri jika ingin BUMDes benar-benar menjadi penggerak ekonomi di desa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Puguh berharap hasil kajian BRIDA tidak hanya berhenti pada dokumen atau laporan, tetapi ditindaklanjuti dengan aksi konkret, seperti pelatihan pengelola BUMDes, pendampingan legalitas usaha, penguatan tata kelola, hingga akses terhadap pembiayaan yang terarah.
“Kami sangat berharap dukungan dari BRIDA dan pihak-pihak terkait bisa menjembatani gap antara potensi dan aksi. Kita ingin BUMDes tak hanya bertahan, tapi tumbuh dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(Adv/DpmpdKaltim/Ion)
