Samarinda - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur mengakui bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak di wilayah provinsi ini belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Salah satu penyebab utamanya adalah perbedaan gelombang pelaksanaan Pilkades di masing-masing kabupaten/kota. 

Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPMPD Kaltim. Dakwan Diny, ia mencontohkan, Kabupaten Kutai Kartanegara masih menerapkan tiga gelombang Pilkades, sedangkan Kabupaten Paser dua gelombang. 

“Jangankan e-voting, Pilkades serentak saja belum bisa dilaksanakan. Karena di kabupaten/kota masih bergelombang. Yang murni serentak itu belum ada,” tegasnya, Selasa (24/06/2025). 

Situasi ini semakin rumit setelah diberlakukannya kebijakan baru yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun. Kebijakan tersebut membuat sinkronisasi waktu pelaksanaan Pilkades di seluruh desa semakin sulit dilakukan. 

“Itu tambah lagi waktu yang diperlukan untuk menyatukan Pilkades serentak,” tambahnya. 

DPMPD Kaltim menegaskan bahwa meskipun pelaksanaan Pilkades serentak menjadi tujuan jangka panjang, saat ini fokus utama adalah membangun regulasi yang mendukung serta meningkatkan kesiapan teknis dan SDM di tingkat desa. 

“Kita mau menyusun itu dulu, tapi memang belum bisa ketemu karena jadwalnya beda-beda,” ucapnya. 

Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia di desa. Menurutnya, tahapan Pilkades seperti perencanaan, pendaftaran pemilih, hingga pemungutan suara membutuhkan panitia yang memahami proses dengan baik. 

“Kalau SDM-nya tidak mumpuni, alat secanggih apa pun percuma. Jangan sampai yang kalah malah menuntut hasil Pilkades,” tambahnya. 

Dengan berbagai tantangan tersebut, DPMPD menilai bahwa untuk saat ini, Pilkades manual dengan penguatan koordinasi antar daerah lebih realistis untuk diterapkan sambil terus menyusun peta jalan menuju pelaksanaan Pilkades serentak di masa depan.(Adv/DpmpdKaltim/Ion)