Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) tengah mengakselerasi proses pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan.
Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, menyatakan bahwa langkah ini merupakan respons terhadap program prioritas nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi di tingkat desa sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Peluncuran dan dialog percepatan musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih telah dilaksanakan di Lamin Etam, Samarinda, pada Sabtu (24/5). Dalam kegiatan itu, seluruh perwakilan daerah sepakat untuk mempercepat penyelenggaraan musyawarah hingga 28 Mei, lebih cepat dari target semula yakni 31 Mei.
“Awalnya kita jadwalkan selesai di akhir bulan, tapi seluruh kepala daerah sepakat untuk mempercepat ke tanggal 28. Ini menunjukkan komitmen kuat dari daerah,” ujar Puguh.
Ia menjelaskan bahwa desa-desa memiliki tiga opsi dalam merespons program ini, membentuk koperasi baru, mengaktifkan kembali koperasi lama yang tidak aktif, atau mengadaptasi koperasi yang sudah ada. Keputusan akan ditentukan melalui musyawarah desa sebagai forum partisipatif warga.
Langkah selanjutnya setelah musyawarah adalah pendirian koperasi melalui akta notaris, dilanjutkan dengan proses pencatatan resmi melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kementerian Hukum dan HAM.
Puguh menekankan bahwa sampai saat ini tidak ditemukan penolakan dari desa atau kelurahan terhadap program ini. Menurutnya, masyarakat desa justru menyambut baik karena melihat potensi koperasi sebagai sarana memperkuat ekonomi lokal.
“Sampai sekarang tidak ada satu pun desa yang menolak. Semuanya antusias karena ini bagian dari kebijakan nasional yang langsung menyentuh masyarakat,” katanya.
Namun demikian, Puguh menggarisbawahi pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan koperasi. Ia menilai bahwa pelatihan dan pendampingan akan menjadi hal krusial agar koperasi tidak hanya berdiri secara formal, tetapi juga bisa aktif dan produktif dalam jangka panjang.
“Permasalahan ke depan bukan hanya pendirian, tapi bagaimana SDM di desa mampu mengelola koperasi secara profesional,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung perlunya pengaturan peran antara koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Puguh, sinergi antara keduanya sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih usaha, melainkan saling mendukung dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
“Kepala desa punya peran penting untuk mengatur agar BUMDes dan koperasi tidak saling bersaing. Justru keduanya bisa saling menopang dan memperkuat perekonomian desa,” tutupnya.(Adv/DpmpKaltim/Ion)
