DPRD Kutim Soroti Minimnya Sarana Pendidikan dan Kebutuhan Rumah Dinas Guru

Kutai Timur – Masalah sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Kutai Timur masih menjadi perhatian serius DPRD. Kekurangan sekolah dan fasilitas pendukung lainnya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bahkan, beberapa orang tua sempat mengadu ke DPRD karena anak-anak mereka tidak mendapatkan sekolah.

Anggota Komisi D DPRD Kutim, Yan, menyampaikan bahwa sejak awal tahun sudah banyak laporan dari orang tua yang mengeluhkan minimnya kapasitas sekolah.

"Awal tahun ini, kami menerima banyak kunjungan dari orang tua yang mengeluh karena anak mereka tidak tertampung di sekolah. Ini menunjukkan kebutuhan akan sekolah baru sangat mendesak," ungkap Yan.

Meski demikian, Yan mengapresiasi adanya pembangunan beberapa sekolah baru pada tahun ini. Selain itu, beberapa ruang kelas juga telah direhabilitasi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan.

"Semoga dengan pembangunan sekolah baru ini, kebutuhan pendidikan di Kutim bisa terpenuhi secara bertahap," ujarnya.

Selain sekolah, Yan menyoroti kebutuhan rumah dinas guru sebagai salah satu persoalan penting. Banyak rumah dinas yang sudah tidak layak huni, padahal keberadaan fasilitas ini sangat dibutuhkan.

"Banyak guru yang tinggal jauh dari tempat mengajar, sehingga harus bolak-balik setiap hari. Rumah dinas ini sangat diperlukan untuk mendukung tugas mereka," jelas Yan.

Lebih lanjut, ia juga meminta agar guru yang sudah diangkat menjadi PPPK tidak dipindah-tugaskan ke daerah lain, terutama jika mereka sudah mengabdi lama di tempat tersebut.

Menurut Yan, ada beberapa kasus di mana guru lokal justru dipindahkan, sementara guru dari luar daerah ditugaskan ke wilayah tersebut.

"Guru yang sudah lama bertugas di sekitar sekolah sebaiknya tetap mengajar di sana. Jangan dibalik, yang dari luar daerah ditugaskan ke sini, sementara yang dari sini dipindah ke luar. Selain menyulitkan guru, ini juga menambah kebutuhan tempat tinggal yang belum tentu tersedia," tegas Yan.

DPRD berharap agar pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat lebih memperhatikan masalah ini, termasuk mengatur penugasan guru secara lebih bijak serta mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai.

"Kami akan terus mendorong agar persoalan ini bisa segera diselesaikan demi kemajuan pendidikan di Kutim," tutupnya.