Edy Markus Palinggi Soroti Sengketa Lahan Antara Kelompok Tani dan PT Kaltim Industrial Nusantara

Kutai Timur – Ketua Komisi A DPRD Kutai Timur, Edy Markus Palinggi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap sengketa lahan yang melibatkan kelompok tani Jafar dan PT Kaltim Industrial Nusantara (PT KIN).

Konflik ini muncul terkait klaim pembebasan lahan yang sudah berlangsung sejak 2011, dan dianggap sebagai contoh buruknya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat.

Edy menilai bahwa banyak sengketa lahan serupa yang terjadi di daerah ini disebabkan oleh komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan.

Menurutnya, dengan adanya pendekatan yang lebih transparan dan proaktif dalam proses pembebasan lahan, konflik seperti ini dapat dihindari.

"Koordinasi yang buruk antara pihak-pihak terkait sering kali menjadi akar masalah. Jika komunikasi berjalan dengan baik, banyak sengketa bisa dihindari," ujar Edy pada 17 November 2024.

Selain itu, Edy juga menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam pengelolaan lahan dan mendorong perusahaan untuk menjalankan seluruh proses administratif secara transparan.

Ia mengingatkan pentingnya melibatkan masyarakat sejak awal agar hak-hak mereka terlindungi.

Komisi A DPRD Kutim, yang membidangi pemerintahan, juga meminta Pemerintah Kabupaten Kutim untuk lebih aktif berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa lahan, agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keadilan sosial.

Sebagai langkah lebih lanjut, Komisi A berencana memanggil PT KIN dan kelompok tani Jafar untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dalam rapat hearing di DPRD Kutim, guna mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak yang terlibat.

"Penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial. Pemerintah harus hadir untuk memastikan proses ini berjalan adil dan transparan," pungkasnya.ADV