Samarinda - Pemerintah terus mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025, yang menetapkan target pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia paling lambat 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
Sebagai salah satu provinsi dengan wilayah pedesaan dan perbatasan yang luas, Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi titik penting pelaksanaan agenda nasional ini. Pemerintah Provinsi Kaltim bergerak cepat merespons arahan tersebut melalui sinergi lintas sektor.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan komitmen penuh untuk mendukung agenda nasional pembentukan Kopdeskel Merah Putih. Ia mengajak seluruh kepala daerah di Kaltim untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang menjadi titik awal pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Kita sangat mendukung agenda nasional ini. Semangat kolaborasi harus dijaga agar Kopdeskel Merah Putih terbentuk di semua desa dan kelurahan sebelum 12 Juli 2025,” kata Seno Aji.
Ia juga menyampaikan instruksi dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang menjabat sebagai Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih. Dalam arahannya, Zulkifli meminta seluruh bupati dan wali kota se-Kaltim sebagai Ketua Satgas Daerah untuk segera menggelar Musdesus dan menggerakkan tahapan pendirian koperasi.
“Langkah nyata harus segera dilakukan. Koordinasi lintas dinas, percepatan Musdesus, hingga pengesahan administratif di notaris harus segera digerakkan,” tegas Seno.
Senada dengan Wagub, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Puguh Harjanto, menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal proses percepatan ini bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (PPKUKM) Kaltim.
“Kami sudah merapatkan barisan dengan seluruh camat, kepala desa, dan perangkat daerah. Mulai dari Musdesus, proses administrasi di notaris, hingga pemilihan pengurus koperasi telah disiapkan,” ujar Puguh.
Menurutnya, tahapan awal yang sangat penting adalah pelaksanaan Musdesus yang dijadwalkan berlangsung serentak pada 31 Mei 2025. DPMPD Kaltim telah menginstruksikan seluruh jajaran di daerah, termasuk camat, lurah, dan kepala desa, untuk mengakselerasi seluruh proses agar target nasional dapat tercapai tepat waktu.
“Peran aktif para camat dan kepala desa sangat penting. Ini bukan hanya soal koperasi, tapi soal membangun kemandirian ekonomi desa,” tegas Puguh.(Adv/DpmpdKaltim/Ion)
